Wednesday, Apr 23rd

Last update03:00:00 AM GMT

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
You are here: Home

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Edhy Prabowo :

“Saya Sebagai Wakil Rakyat, Punya Kewajiban Meluruskan Permasalahan Ini”

Permasalahan gugatan atas lahan masyarakat, yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, menjadi perhatian bagi Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Edhy Prabowo.

Persengketaan tanah yang terjadi di salah satu desa kecil, yaitu Desa Bintialo, Kecamatan Batanghari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin ini masih terus berlanjut, pasalnya pengakuan hak kepemilikan tanah masyarakat desa tersebut masih mendapatkan tuntutan dari pihak Dinas Kehutanan, Sumsel, padahal dalam persengketaan tersebut sudah melalui putusan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung (MA).

“Keputusan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung (MA), itu merupakan keputusan tertinggi yang harus dilaksanakan, kalau MA menyatakan kepemilikan lahan itu adalah kepemilikan saudara H. Sopawi, dan itu sudah inkracht. Berarti sudah putus,”ungkap Edhy kepada Justice News, saat di temui di Rumah Dinas Jabatan DPR, di Kalibata baru-baru ini, menanggapi gugatan yang dilakukan Dinas Kehutanan Pemprov Sumsel, terhadap masyarakat Desa Lubuk Bintialo itu.

Anggota DPR itu menyebutkan, apapun hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh MA, hal itu menunjukkan jelas siapa yang memiliki tanah tersebut.

“Saya sebagai wakil rakyat, punya kewajiban untuk meluruskan permasalahan ini, apalagi berhubungan dengan pemerintahan. Satu sengketa ini dengan Departemen Kehutanan yang sudah dikalahkan, kedua sengketa tanah ini berhubungan dengan operasional salah satu perusahaan swasta yang ada disitu, dimana perusahaan ini pintu masuknya melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ini yang harus kita luruskan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR.

Ia menyebutkan, selain adanya tuntutan perdata yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan, atas kepemilikan tanah H. Sopawi yang seluas 543 m x 148 m ini, terus diperjuangkannya untuk mendapatkan hak atas tanahnya, dimana selama 12 tahun ini, dimanfaatkan oleh perusahaan Conoco Phillips, sebagai jalan dari operasional kendaraan perusahaan tersebut.

Ganti Rugi

Anggota DPR dari Partai Gerindra itu juga menyebutkan, secara umum menurut pandangannnya permasalahan sengketa lahan sebagai jalan yang dilalui oleh perusahaan Minyak dan Gas (Migas) raksasa asal Amerika Serikat, Conoco Phillips ini, sudah benar bahwa H. Sopawi itu wajib untuk menerima ganti rugi atas tanah yang dimilikinya. Namun besarnya ganti rugi itu, tinggal menghitung dari tuntutannya, dan berapa yang harus dibayarkan. “Ganti rugi itu harus dibayar,”ungkap Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 itu.Tim

 

Jakarta, Justice News

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad pernah menyebutkan adanya pelaku korupsi kelas kakap di Jawa Timur. Dimana ia mengungkapkan hal tersebut, dilatar belakangi oleh adanya laporan yang disampaikan mantan Ketua umum PBNU Hasyim Muzadi.

"Pak Hasyim pernah datang ke ruangan saya, beliau melaporkan adanya korupsi besar yang ada di Jawa Timur," ujar Abraham, Jakarta baru-baru ini.

Ketua KPK itu pun menyebutkan bahwa korupsi yang ada di Jatim itu, tergolong hebat karena pelakunya pandai dalam menyembunyikan bukti-bukti korupsinya.

“Itu tak masalah, karena sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakal jatuh juga,”tuturnya.

Sementara itu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur baru akan melakukan penyelidikan jika KPK menyerahkan data koruptor kelas kakap. Hal ini menanggapi pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang menyebut di Jawa Timur terdapat koruptor kelas kakap.

Read more...

Jakarta, Justice News

Tes lelang jabatan kepala sekolah (kepsek) di duga terindikasi kecurangan secara sistemik, namun sulit untuk dibuktikan.

“Kecurangan sudah terjadi sejak awal sebelum lelang jabatan kepsek tersebut digelar,” ungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama, di Balai Kota Jakarta .

Kecurangan tersebut secara sistematik, dan sulit untuk dibuktikan. Mereka terbukti belajar soal bersama. Kemudian dibatasi yang ikut ke tahap berikutnya, mereka yang lolos temen-temen dia juga. Inikan namanya ingin mempertahankan status quo, papar Basuki.

Dikatakan Basuki, tidak ada alasan bagi para guru untuk tidak belajar saat tes lelang jabatan kepsek, sebab masih ada waktu luang untuk belajar.

"Seharusnya saat libur, mereka  bisa meningkatkan kinerja dengan belajar. Sehari cuma mengajar berapa jam. Tidak ada alasan guru enggak belajar," katanya.

Namun, Wagub menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto.

Read more...